BBM Naik, SBY Turun (Antara Ilusi dan Bukan Sekedar Ilusi)

BBM Naik, SBY Turun

(Antara Ilusi dan Bukan Sekedar Ilusi)

 

Wacana Penyesuaian harga BBM bersubsidi beberapa hari ini kian mengerucut kearah usulan menaikkan harga Rp. 1500 per liter (dari Rp. 4500 menjadi Rp. 6000) pada 1 april 2012. Walaupun kenaikan itu rencanananya juga akan di barengi dengan penggelontoran bantuan langsung tunai (BLT) tetap saja pemberian BLT ini di sinyalir tidak akan mampu mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut. Tapi yang lebih ironis lagi, BBM belum naik, malah kelangkaan terjadi di beberapa daerah di Tanah Air, termasuk Kota Kendari belakangan ini .

Rencana kenaikan harga BBM telah membuat Premium dan Solar menghilang di beberapa SPBU di Kota Kendari.Tentunya hal itu membuat resah sebagian besar masyarakat kota Kendari. Disisi lain membuat Para stakeholder kita harus bekerja ekstra menemukan solusinya. Sebut saja DPRD Sultra baru-baru ini melakukan hearing membahas kelangkaan BBM di Kota Kendari, dengan beberapa instansi Pemerintah terkait seperti pihak DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan pihak pertamina serta Polda Sultra, Senin, (5/3), berlangsung cukup alot.(Sultraonline,06/03/212). Namun dari hasil Rapat itu belum ditemukan secara jelas penyebab kelangkaan.

Agak sedikit aneh memang, bahwa harga BBM belum naik, malah kelangkaan terjadi di beberapa daerah di Tanah Air. Menurut hemat penulis, kemungkinan besar diakibatkan oleh ulah spekulan yang berniat meraup keuntungan jelang kenaikan harga BBM. Seperti yang juga terjadi di Cilincing Jakarta Utara. Semestinya pemerintah bisa mengantisipasi hal itu dengan menempatkan aparatnya di pompa-pompa bensin untuk mencegah upaya pembelian dalam jumlah besar sekaligus menjaga ketertiban di area pompa bensin jelang kenaikan harga. Seperti yang dilakukan di Kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Selain itu, aksi demonstrasi juga mulai marak di berbagai penjuru tanah air, sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM mulai mempelopori demonstrasi menentang kenaikan harga BBM ini, alasannya sangat klasik yakni melukai hati dan sangat tak berpihak kepada rakyat jelata. Misalnya saja baru-baru ini demonstrasi mahasiswa fakultas teknik Unhalu Kendari yang menolak kenaikkan harga BBM yang nyaris ricuh dengan aparat di gedung DPRD Sultra(Antaranews,05/03/2012). Aksi demontrasi yang terjadi belakangan diberbagai daerah, menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto di indikasikan adanya rencana makar atau penggulingan pemerintahan yang sah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Aksi Demonstrasi besar-besaran warga di berbagai daerah untuk sekedar meminta kenaikan harga BBM di tunda menjadi politis dan berpotensi juga menjadi alasan pengambilan tindakan represif di lapangan oleh para aparatur keamanan ketika mengamankan unjuk rasa Kenaikan Harga BBM yang di sulut naiknya harga minyak mentah dunia dianggap sudah sangat mendesak apalagi asumsi harga minyak mentah dunia di APBN 2012 yang Cuma 90 $ perbarel ini harus di revisi karena harga minyak dunia yang sudah menembus angka 120 $ per-barel.

Masyarakat tak pernah tahu kemana Minyak Indonesia, dan mengapa harga Minyak di negara produsen minyak ini begitu tinggi, perbandingan harga BBM di negara Eropa yang mencapai Belasan Ribu Rupiah perliter bukan perbandingan yang baik untuk masyarakat kita yang pendapatan per-kapitanya masih jauh. Di berbagai media rakyat hanya bisa berkoar koar agar harga BBM  tak jadi naik, dan menganggap bahwa kalaupun rakyat di subsidi di nilai pantas karena yang di subsidi adalah bangsa sendiri. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Indonesia yang mencapai 1,2 Juta Barel per-hari, hanya terpenuhi 700 ribu barel saja sisanya tetap harus mengimpor. Sebagian kalangan memandang naiknya harga BBM bersubsidi Rp. 1500 Perliter ini memang cukup memberatkan warga. Belum lagi biaya hidup lainnya yang memberatkan warga entah untuk urusan sekolah yang tak kunjung gratis, bayar listrik, tarif angkutan umum dan kebutuhan lainnya.

Sebagai akibat dari kontroversi kebijakan itu jelas memunculkan dampak psikologis yang mau tak mau dirasakan oleh rakyat indonesia, khususnya kalangan bawah. Betapa tidak? Kenaikkan harga BBM pastinya menjadi beban psikologis bagi masyarakat sehingga pemerintah harus menyikapinya dengan memberikan keringanan terhadap dampak psikologis yang ada.

Tapi bukan juga tak punya sisi positif, justru dengan kenaikan harga BBM, maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus bisa memberikan batas maksimal kenaikan tarif angkutan umum. Atau, Kementerian Perdagangan harus bisa memberikan batas atas kenaikkan harga bahan pangan pokok seperti beras dan lainnya. Sebab, kalau tidak, maka dampak psikologis yang dirasakan masyarakat akan semakin bertambah. Persoalan besar dari kebijakan menaikkan harga BBM ini berdampak pada daya beli masyarakat.

Menurut Asian Development Bank Outlook, prediksi inflasi di tahun 2012 berkisar di level 5.8%. Jika kenaikan bertahap Rp.1500 per liter di tahun 2012 ini dilakukan, kemungkinan besar inflasi di Indonesia hanya mencapai di kisaran 6-6.2%. Namun sebaliknya, jika pemerintah tetap bersikukuh pada opsi membatasi Premium kendaraan plat hitam secara merata, kemungkinan besar pelaku UMKM dan masyarakat lainnya akan memberikan respon negatif

Dari sisi pengelolaan energi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energi alternatif.

Sedangkan dari sisi anggaran negara, penghematan alokasi anggaran dari kenaikan harga premium dan solar Rp 1.000 per liter menghemat Rp 38,3 triliun. Jika harga BBM naik Rp 1.500 bisa menghemat subsidi BBM sekitar Rp 57 triliun.

Selama ini lonjakan harga minyak mentah terus menekan APBN oleh penambahan defisit karena membengkaknya subsidi energi. Karena itu, opsi kedua yang mematok besaran subsidi lebih solutif untuk jangka panjang karena bisa meredam gejolak harga minyak terhadap APBN.

Minimalkan Dampak Kenaikan Harga BBM

Melihat dan mencermati fenomena-fenomena tersebut tentunya bila kita mau bijak mestinya kita jangan terpaku pada sebuah wacana. Akan tetapi mencari sebuah solusi alternatif, paling tidak menemukan format baru untuk meminimalisir dampak kenaikkan harga BBM. Pilihan untuk menaikkan harga BBM telah diambil pemerintah. Pendapat pro dan kontra pasti akan tetap muncul. Tetapi, pemerintah perlu memfokuskan diri pada dua hal. Yaitu, meminimalkan dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya fokus mewujudkan secara nyata manfaat yang diperoleh dari kenaikan harga BBM kepada rakyat.

Sementara sisi positifnya, pemerintah bisa melakukan penghematan subsidi BBM hingga puluhan triliun setiap tahunnya. Untuk itulah, rencana pemerintah memberikan kompensasi sebagai jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu harus direalisasikan secara tepat untuk meminimalisasi dampak negatif akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Pemerintah harus fokus meminimalkan dampak dengan memberikan kompensasi yang pas, berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau bisa dengan instrumen lain yang lebih bagus. Sebagaimana harapan publik, dibutuhkan program perbaikan transportasi umum yang lebih nyaman bagi masyarakat dan pembangunan infrastruktur untuk menekan ekonomi biaya tinggi. Tapi, untuk memberikan bantuan dalam bentuk pangan, saya tidak yakin pemerintah siap, seperti pemberian kupon sembako.

Kemudian Kenaikan harga BBM bersubsidi dan TDL secara bersamaan, maka akan ada tambahan inflasi sebesar 1,5-2 persen. Kalau dilakukan dua-duanya, target inflasi pemerintah tidak tercapai. Tapi, sangat bijaksana jika tidak dilakukan bersamaan, atau tidak dalam satu tahun yang sama karena akan sangat memberatkan masyarakat.

Seharusnya diprioritaskan kenaikan BBM dan selanjutnya baru TDL. Tetapi, untuk kenaikan TDL ini sebaiknya dilakukan jika biaya pokok produksi (BPP) listrik sudah dilakukan optimal. Jadi, bebannya tidak diberikan ke masyarakat. Menurut pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto, bahwa saat ini subsidi tenaga listrik relatif tepat sasaran, karena sesuai dengan kelompok/golongan pengguna. Kenaikan TDL, juga lebih untuk kepentingan APBN. Jika TDL dinaikkan 10 persen untuk semua golongan, ada tambahan penerimaan yang diterima PLN sebesar Rp 11,4 triliun dan mencapai Rp 17,1 triliun jika dinaikan 15 persen.

Perlu diketahui bahwa Kebijakan kenaikan harga BBM Rp. 1500 dan bantuan langsung Tunai ini cukup rasional dan efektif untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang karena kebijakan ini bersifat ad hoc. Buktinya, setiap kali terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia, APBN akan terus tertekan oleh penambahan defisit karena membengkaknya subsidi BBM dan subsidi energi lainnya (LPG dan listrik).

Kalau harga BBM yang terus-menerus disubsidi dan dipertahankan pada tingkat rendah akan mendorong konsumsi BBM yang berlebihan dan tidak terkendali. Itu berarti akan semakin memperparah ketergantungan kita terhadap minyak yang ketersediaannya semakin terbatas. Cadangan terbukti minyak kita hanya tinggal sekitar 3,7 miliar barel. Dengan tingkat produksi yang ada, diprediksi cadangan itu akan habis dalam waktu hingga 12 tahun ke depan. Sebab, selama harga BBM subsidi masih dipertahankan pada tingkat seperti sekarang ini, selama itu pula energi alternatif akan sulit berkembang dengan signifikan.

Jadi, penyesuaian harga BBM dan peminimalan dampak negatifnya merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Selanjutnya, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang selama ini berjalan sangat lambat harus dipastikan bisa berjalan lebih baik. Dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, perkembangan konversi energi ini masih tertinggal. Ke depan, pemerintah harus punya platform yang jelas dan konsisten terhadap program konversi energi yang perlu dukungan dari seluruh jajaran instansi pemerintahan dan stakeholder yang ada.

Terlepas dari itu semua apapun solusinya nanti yang dicanangkan Pemerintah. Entah masih bersikukuh dengan opsi menaikkan harga BBM atau nantinya ada opsi baru. Yang jelas semua itu pasti punya dampak signifikan. Namun paling tidak, solusi itu mesti mampu meminimalkan dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya fokus mewujudkan secara nyata manfaat yang diperoleh dari kenaikan harga BBM kepada rakyat Indonesia secara holistik. Sebab jika Pemerintah tidak demikian, bukan tidak mungkin slogan yang digembor-geborkan rakyat yakni “BBM Naik, SBY Turun” bukan sekedar “ilusi”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: